Kota Baru Jangan Jadi Monumen Kegagalan

RILISID, - — KOTA Baru Jati Agung seharusnya menjadi lambang masa depan Lampung. Ia dirancang sebagai pusat pemerintahan baru, sebagai ruang tumbuh baru, sebagai tanda bahwa pembangunan daerah berani melampaui kepadatan lama dan bergerak ke horizon baru.

Tapi setelah bertahun-tahun, yang berdiri bukan semata harapan. Yang tampak justru pertanyaan besar. Mengapa kawasan yang dirancang strategis itu belum juga hidup?

Pertanyaan ini penting karena Kota Baru bukan kawasan tanpa investasi. Gedung sudah pernah dibangun. Lahan sudah dibagi. Sejumlah institusi sudah masuk dalam peta pengembangan.

Ada fasilitas pemerintahan, rumah sakit, gedung DPRD, masjid, lahan untuk perguruan tinggi, ruang bagi instansi vertikal, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga gagasan pengembangan eco sport.

Secara kasatmata, ada jejak kebijakan. Tetapi secara substantif, kawasan ini belum berubah menjadi pusat pertumbuhan yang benar-benar bekerja.

Masalah utama Kota Baru bukan lagi soal mimpi yang terlalu besar. Masalahnya justru lebih sederhana, tapi lebih serius: terlalu banyak rencana berjalan sendiri-sendiri, terlalu sedikit kekuatan yang mempersatukannya.

Kota Baru akhirnya lebih mirip kumpulan proyek daripada sebuah kawasan. Setiap bagian punya niat, tetapi tidak ada orkestrasi. Setiap pihak punya agenda, tetapi tidak ada conductor.

Akibatnya, kawasan ini tersandera oleh tiga masalah sekaligus. Pertama, stagnasi fungsi. Aset yang sudah ada belum seluruhnya menghasilkan manfaat publik yang nyata.

Kedua, fragmentasi lahan hibah. Banyak lahan sudah diserahkan kepada berbagai lembaga, tetapi tidak seluruhnya bergerak menjadi pembangunan konkret.

Ketiga, kekosongan kepemimpinan kawasan. Tidak ada satu badan yang secara khusus berdiri di depan untuk mengendalikan, menyatukan, dan mempercepat pengembangan Kota Baru.