Dampak Perang Iran-AS bagi Lampung, Ini Tanggapan Guru Besar Ekonomi Publik Unila Profesor Nairobi

RILISID, Bandar Lampung — Pemerintah memutuskan menahan kenaikan harga BBM di tengah perang Iran-AS atas lonjakan harga minyak global dan menyimpan konsekuensi fiskal yang tidak kecil. 

Subsidi dan kompensasi energi melonjak, sementara ruang defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibatasi aturan maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Guru Besar Ekonomi Publik Universitas Lampung Profesor Nairobi menilai, pemerintah memilih jalur efisiensi anggaran yaitu pemangkasan perjalanan dinas, acara seremonial, serta kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi BBM. 

Kebijakan ini katanya, diproyeksikan menghemat hingga Rp200 triliun sehingga pemerintah bisa menunda opsi pahit berupa pencabutan subsidi atau kenaikan harga BBM.

“Di atas kertas, strategi ini tampak rasional. Menekan belanja birokrasi demi menjaga daya beli rakyat melalui stabilitas harga energi. Namun, secara sektoral, dampaknya tidak merata,” kata Prof. Nairobi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, sektor hotel, restoran, dan MICE (meeting, incentives, conferences dan exhibibitions) yang selama ini ditopang belanja rapat dan perjalanan dinas pemerintah menjadi korban pertama. 

Di berbagai daerah, termasuk Lampung, pelaku industri perhotelan telah merasakan penurunan okupansi setiap kali gelombang efisiensi belanja pemerintah digulirkan. 

“Ketika rapat pindah ke daring dan perjalanan dikurangi, kamar hotel kosong, ruang pertemuan menganggur, dan arus kas pelaku usaha menipis. Efisiensi fiskal berubah menjadi kontraksi permintaan di tingkat lokal,” bebernya.

Selain itu, WFH satu hari per minggu memberi tambahan efek. Di kota-kota seperti Bandar Lampung, aktivitas di sekitar perkantoran menurun.

Warung makan, pedagang kecil, hingga angkutan kota kehilangan sebagian omzet harian.