Lampung Utara Perlu Wabup atau Tidak?

Maka aspek keadilan dan objektivitas sangat penting dikomunikasikan sambil ‘ngopi bersama’. Saling membuka diri dan meminimalisasi vested interest yang ada. Serta pertimbangan kondisi objektif calon Wabup yang tidak membebani dengan high cost politic (biaya politik tinggi).

Orientasi perlunya Wabup penting mendapat perhatian bersama, dengan semangat membangun Lampura. Aksebilitas dan kapabilitas calon Wabup terkait kualitas, profesionalitas dan integritas, juga penting supaya bisa merepresentasikan kebutuhan Lampura.

Alasan vested interest berkaitan dengan kecenderungan siapa mendukung siapa dan dapat apa, adalah realitas politik demokrasi kita saat ini. Setidaknya para pemegang kewenangan bisa mengedepankan kepentingan daerah, supaya bisa membuat keputusan cepat dan tidak menyalahi konstitusi.

Pimpinan DPRD perlu menyampaikan kepada publik mengenai capaian dan hambatan berdasarkan pembiayaan yang sudah dianggarkan tahun 2020. Dari urusan tata tertib, panitia khusus, hingga tahapan-tahapan mulai dari fit and proper test hingga sidang paripurna.

Parpol pengusung juga dapat berperan optimal sebagai sarana sosialisasi dan rekruitmen calon Wabup. Masyarakat melalui parpol pengusung berorientasi mencari calon yang berkualitas, profesional dan berintegritas.

Sedangkan Bupati beserta Sekretaris Kabupaten berperan mendukung dan memfasilitasi segera dan mengatasi sumbatan yang menjadi kendalanya.

Namun jika para pemegang kewenangan tidak mau mengisi jabatan Wabup, maka harus dijelaskan alasan hukum dengan logika akal sehatnya, sehingga publik dapat menerimanya.

Bupati dan Wabup Saling Menguatkan

Bupati dan Wabup tidak dapat dipisahkan dengan orientasi, visi dan misi Lampura yang menjadi sentral penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Pengalaman pahit penyelenggaraan pemerintah kabupaten ini baru saja dilalui. Masyarakat tentu berharap Lampura lebih baik dan maju dengan Bupati dan wakilnya yang bisa bekerjasama, saling memajukan dan menguatkan.