KI Tanpa Perempuan dan Wartawan

Karena itulah, keterwakilan perempuan juga menurut saya harus dipertimbangkan. Jangan sampai ada kesan bias gender di KI Lampung nantinya.

Lalu kenapa harus ada keterwakilan wartawan?

Tentu karena saya wartawan. Yang tahu kompetensinya. Terlebih, empat nama wartawan yang lolos 15 besar calon KI Lampung itu, tak saya ragukan kemampuannya. Mereka semua senior saya.

Jika ada wartawan Lampung yang tidak tahu dengan empat senior saya itu, maka saya simpulkan mainnya kurang jauh. Pulangnya juga kurang malam.

Nah, mengapa di KI Lampung idealnya harus ada komisioner berbasis wartawan? Itu karena wartawan memiliki kemampuan dalam menginformasikan terkait kinerja KI Lampung. Kepada publik.

Tengok saja selama ini, apa yang dilakukan KI Lampung belum tersebar luas di publik. Mulai dari kapan ada sidang sengketa informasi, hingga kegiatan lainnya di KI Lampung, apakah sudah massif informasinya tersebar?

Saya menduga, itu terjadi karena tidak ada keterwakilan komisioner yang bisa meng-hire KI Lampung ke publik.

Padahal, sebagai lembaga publik, KI Lampung harus transparan dalam informasi. Harus terbuka terhadap publik.

Jangan malah kesannya KI Lampung menuntut lembaga publik terbuka, tetapi KI Lampungnya sendiri tidak.

Misal, ada sengketa informasi. Jika laporan masyarakat itu ditolak, harus dijelaskan kepada publik. Pun jika prosesnya berlanjut ke persidangan. Informasikan!