Anggota DPR RI Minta TikToker Kritik Lampung Tak Diproses Hukum

Ia memaparkan memang ada jalan yang rusak ataupun belum terbangun secara memadai. Ini mulai dari jalan desa, kabupaten, dan provinsi. 

"Ada beberapa jalan negara yang rusak di beberapa tempat namun tidak banyak, mayoritas masih baik," ucapnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. 

"Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Tobas membeberkan manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur. 

Sehingga, kebijakan dan pembangunan sarana penunjang pemberdayaan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik anggaran dan kebijakan infrastruktur.

Tobas menyampaikan pesan khusus kepada Polda Lampung agar laporan polisi terkait viralnya video Bima yang menyebutkan Lampung tidak maju, tidak perlu ditindaklanjuti menjadi proses hukum.

"Terlalu banyak membuang energi yang tidak perlu jika memproses persoalan seperti ini. Justru sebaliknya kita semua yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar kita bekerja lebih baik," pungkasnya. (*)