Keputusan MK Seharusnya Mengubah Peta Politik Pilgub Lampung

MK menegaskan, ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara hasil pemilihan anggota DPRD atau 20 persen kursi di DPRD, sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.

Masyarakat Lampung harusnya menuntut kepada partai-partai untuk mau mengusung sendiri kandidat-kandidatnya.

"Jangan seperti sekarang. Parpol-parpol itu hanya membebek berkerumun mendukung satu kandidat yang belum tentu kemampuannya bisa diandalkan sebagai kepala daerah," katanya.

Hal senada juga disampaikan Abdullah Fadri Auli dari Partai Umat yang didapuk sebagai Ketua Koalisi Partai Non Parlemen di Lampung.

Menurutnya dibentuknya koalisi ini dimaksudkan salah satunya untuk memecah kebekuan politik yang sedang berlangsung di Lampung.

Kecenderungan hanya ada satu kandidat dan kemungkinan munculnya kotak kosong dalam pilgub itu tendensi buruk bagi demokrasi di Lampung.

"Padahal keputusan MK sudah membuka selebar-lebarnya pintu masuk bagi partai-partai parlemen untuk mengusung sendiri kandidatnya," ungkapnya.

Abdullah mengkalkulasi setidaknya ada 7 pasang kandidat yang bisa mewarnai pilgub Lampung kalau tiap partai yang berada di parlemen mau memanfaatkan keputusan MK tersebut.

Hanya satu partai parlemen yang tidak bisa mengusung sendiri kandidatnya yaitu Demokrat.

Tapi kalau Demokrat bergandengan dengan partai-partai non parlemen yang saat ini memiliki persentasi 6,25 persen.