Tahun Politik, AJI Kampanye Lawan Disinformasi

Lalu, narasi yang mendelegitimasi pemilu karena menurunnya kepercayaan publik pada independensi dan integritas penyelenggara pemilu. Serta, manipulasi isu-isu terkait hak asasi manusia dan isu publik.

“Narasi tersebut berbahaya sebab bisa memperparah perpecahan dan ketidaksepahaman serta memicu ujaran kebencian terhadap kelompok atau individu,” ujar Ika.

Menurut Ika, untuk melawan disinformasi membutuhkan kerjasama antara para ahli teknologi, akademisi, jurnalis, dan pengambil keputusan untuk mengembangkan pendekatan kolaboratif yang holistik dan efektif.

Sementara, salah satu peserta diskusi Mas Alina menilai, munculnya hoaks di internet turut diamplifikasi oleh media yang tak kredibel. 

“Beberapa media belum menerapkan verifikasi ketat terhadap suatu informasi. Sehingga, informasi yang menyebar belum diketahui kebenarannya,” ujar perwakilan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung itu.

Mas Alina pun mengatakan, diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan upaya pencegahan, deteksi, dan penanggulangan disinformasi dengan kerjasama yang erat antara pihak-pihak terkait. 

“Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dalam menghadapi disinformasi dan memastikan bahwa informasi yang mereka terima adalah akurat, terpercaya, dan berdampak positif,” ujarnya. (*)