Pansus Panggil Bos SGC, Politisi Senior Golkar Pasang Badan

Berpartisipasi di sini untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih sama serta universal.

Yakni melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin pemilih menyatakan kehendak dengan bebas dan untuk mendapat pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.

Tony menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 23 ayat (1), setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih.

”Dari penjelasan tersebut sangat tegas menunjukan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan hak memilihnya," imbuhnya.

Pemegang Sabuk Hitam tertinggi DAN VI Karateka ini menerangkan, berdasarkan aturan itu, tidak ada dasar hukum sama sekali untuk memanggil Purwanti Lee.

Terpisah, Ketua Pansus Money Politics, Mingrum Gumay, menyatakan memanggil Purwanti Lee Jumat (10/8/2018) bersama Barlian Mansyur, KPU, dan Bawaslu Lampung. 

"Purwanti Lee dimintai klarifikasinya terkait keberadaan dirinya saat kampanye Arinal-Nunik waktu itu," kata Mingrum Gumay via WhatsApp, Rabu (8/8/2018). 

Ia meminta tak perlu takut jika memang tidak bersalah. Sebaliknya, jika tidak hadir artinya secara tidak langsung membenarkan apa yang dituduhkan selama ini. (*)