Pansus Money Politics Rumuskan Rekomendasi 

RILISID, Bandarlampung — Panitia khusus (pansus) Money Politics yang dibentuk DPRD Lampung, segera mengeluarkan rekomendasi setelah dilakukan paripurna di Bulan Agustus ini.

Saat ini, pansus tengah menganalisa hasil hearing dengan berbagai pihak dan merumuskan poin-poin rekomendasi.

"Rekomendasinya nanti disampaikan pada Paripurna di Bulan Agustus ini, setelah semua hasil hearing disusun menjadi sebuah rekomendasi politik DPRD Lampung," kata Ketua Pansus Mingrum Gumay, Sabtu (18/8/2018).

Menurutnya, rekomendasi tersebut bisa berupa ke institusi penegak hukum untuk mengungkap alasan perpindahan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari bank daerah ke bank lain sekaligus mengusut tuntas pelaku politik uang di pilgub 27 juni 2018.

"Kita akan mengeluarkan banyak rekomendasi. Tetapi itu diantaranya rekomendasi yang akan kita keluarkan di rapat paripurna nantinya," ungkap Mingrum.

Selanjutnya, kata Sekretaris DPD PDIP Lampung itu, dengan adanya rekomendasi ke aparat penegak hukum baik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk mengetahui apakah perpindahan  penyimpanan anggaran pilgub dari Bank daerah ke bank lain itu bersifat administratif atau terdapat permasalahan hukum. 

“Kita memiliki institusi penegak hukum yang mempunyai kewajiban menegakan aturan itu, apakah semata-mata bersifat administratif atau justru ada persoalan hukum. Karena persoalan itu tidak sesederhana itu dan Pansus memiliki kewajiban menyelidiki mengungkap dan menindaklanjuti ke institusi lain sebagai fungsi pengawasan," tegasnya.

Kemudian, kata anggota Komisi II DPRD Lampung ini, pansus juga mempertanyakan mekanisme perpindahan anggaran hingga regulasi yang mengatur pemberian pinjam pakai kendaraan Innova dan Avanza dari pihak Bank BRI ke Bawaslu Lampung dan Mandiri ke KPU Lampung. 

Menurut Mingrum, pengalihan ini seperti apa, apa benar fasilitas dan jaringan Bank Lampung tidak seperti Bank Mandiri dan BRI. Bagaimana pertanggungjawaban kabag keuangan pemprov Lampung, koordinasinya seperti apa, bagaimana giro pemerintah, suku bunga dan benefit lainnya.

“Kalau ada suku bunga, maka harus dimasukkan ke kas daerah pemprov Lampung, toh juga Bank Lampung sudah mengeluarkan statemen, jika alasan KPU dan Bawaslu adalah tidak sampai ke daerah, buktinya Bank Lampung sudah mengeluarkan bahwa mereka sampai ke daerah sebanyak 15 Kabupaten dan 34 outlet ATM bersama, artinya ini alasan mereka dibantah,” tegasnya.