Kebijakan Jokowi Inkonsisten, Gerindra: Ada Kekuatan yang Mengatur

RILISID, Jakarta — Partai Gerindra turut menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disebut-sebut sering tak konsisten.

Menurut Ketua DPP Gerindra, Nizar Zahro, banyaknya kebijakan Jokowi yang tidak konsisten itu bukan hanya karena masalah komunikasi di pemerintahan.

Dia menilai, ada kekuatan besar yang membuat Jokowi sering gonjang-ganjing dalam mengatur kebijakan di pemerintahan.

"Revisi kebijakan suatu hal yang biasa, tetapi dalam beberapa kasus bukan hanya revisi, tetapi malah pelemparan wewenang ke unit lain," kata Nizar kepada rilis.id, Kamis (6/12/2018).

Dia kemudian mencontohkan perpindahan posisi jabatan menteri yang terjadi pada Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam.

Selain itu, menurut dia, juga ada Rizal Ramli yang diangkat menjadi Menko Kemaritiman lalu diberhentikan dalam kurun waktu yang sebentar dan ada beberapa fenomena kontroversi yang melatarbelakangi pemecatannya.

"Jadi, presiden bukan hanya lemah komunikasi, tetapi lebih karena adanya pengaruh yang apabila terganggu maka berakibat pada perubahan sikap tersebut," ujarnya.

Nizar juga mengungkapkan soal kebijakan pangan di pemerintahan Jokowi-JK. Terutama, soal perbedaan sikap di antara kementerian dan lembaga pada fenomena impor beras.

"Bagaimana mungkin Bulog dan Kemendag yang sikapnya berbeda lalu kita dipertontonkan adanya kekuatan yang bekerja mengatur semua kebijakan tersebut. Jadi sekali lagi bukan persoalan komunkasi lemah, tetapi soal adu kekuatan antara satu dengan lainnya," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), Hendri Satrio, juga menyoroti masalah komunikasi kebijakan publik di era pemerintahan Jokowi. Dirinya merasa heran lantaran kebijakan di era Jokowi tak konsisten.