Jokowi Iklan di Bioskop, Fahira Idris Nilai Tak Elegan. Bagaimana Harusnya?
Anonymous
Jakarta
RILISID, Jakarta — Katanya, banyak penonton bisokop yang terganggu dengan tayangan iklan capaian Presiden Joko Widodo yang diputar sebelum penayangan film. Bahkan, ada juga yang berpendapat kalau hal ini sebagai bentuk kampanye jelang pilpres.
Begitu kata anggota DPD RI Jakarta, Fahira Idris. Ia menilai, wajar kalau ada orang yang merasa terganggu, karena butuh "usaha lebih" bagi mereka yang ingin menonton film bioskop.
"Lain hal jika tayangan iklan Jokowi ini muncul di televisi atau lewat tayangan internet di mana publik tidak mengeluarkan effort khusus untuk mengakses media komunikasi tersebut," kata Fahira dalam siaran pers yang diterima rilis.id pada Sabtu (15/9/2018).
Menurut dia, Jokowi tak perlu sebegitunya, apalagi sampai iklan di bioskop. Karena, surveinya kan sudah tinggi. Jika ingin menyampaikan capaiannya, harusnya bisa lewat media lain, bukan di bioskop.
"Tetapi juga harus fair, jika memang ada capaian yang ditonjolkan harus kementerian terkait, bukan hanya Presiden, karena pasti akan muncul polemik, karena Presidennya mencalonkan diri kembali," ujarnya.
Dalam hal ini, kata Fahira, petahana memang diuntungkan dan lebih leluasa menggunakan semua daya yang ada di kementerian/lembaga untuk menyosialisasikan apa yang telah mereka lakukan kepada publik.
Namun ada ruang-ruang publik yang juga harus dihormati dengan tidak memasang atau menayangkan iklan capaian Jokowi. Sarannya, buatlah iklan yang elegan sehingga siapa pun yang melihat tidak merasa ini kampanye.
"Komunikasikan juga dengan cara yang elegan, salah satunya tidak ditayangkan di medium, lokasi, atau momen di mana publik ingin mendapat hiburan atau ingin lepas dari percakapan politik. Ini kan tahun politik, jadi bermain cantik lah," tukas senator asal DKI Jakarta ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menolak tudingan sejumlah pihak yang menilai dirinya telah melakukan kampanye lebih dulu, dengan pemutaran iklan di bioskop-bioskop.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
