Efisiensi Anggaran, Disdukcapil Lampura Kembalikan Pelayanan di MPP Ke Kantornya

RILISID, Lampung Utara — Dampak efisiensi anggaran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), berakhir dengan menarik semua pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) ke kantornya.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Disdukcapil Lampura Maryadi, terkait pihaknya yang menarik semua peralatan di MPP karena adan surat masuk dari pemerintah pusat memutus dua jaringan pelayanan.

Maryadi mengaku, dampak dari efisiensi anggaran, ada dua jaringan yang diputus sehingga tidak bisa melakukan pelayanan di MPP dan di Kecamatan.

"Dampak efisiensi anggaran, semua palayanan kita tarik ke kantor," kata Maryadi.

Dalam memberikan pelayanan di kantor, pihak Disdukcapil telah menyiapkan sebanyak tiga jaringan yakni, Jaringan VPN (Virtual Private Network), M to M (Mesin ke Mesin) dan jaringan komunikasi data (Jarkomdat).

Dari pusat menurut Mulyadi ada dua jaringan yang diputus yakni, jaringan M to M dan Jarkomdat.

"Kami telah mengajukan permohonan anggaran kepada Bupati, dan Insa Allah di anggaran perubahan kita bisa kembali memberikan pelayanan di MPP," imbuhnya. 

Terkait operator perekaman yang ada di Kecamatan, pihak Disdukcapil juga sedang mencarikan solusi yang terbaik bagi operator di 23 kecamatan yakni ditarik ke kantor atau dirumahkan.

Atas penarikan pelayanan di MPP, Maryadi merasa dilema, karena puluhan operator yang berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) jika dirumahkan maka secara otomatis honor tidak dibayarkan. 

Sebaliknya, jika honor dibayarkan maka pihak Disdukcapil akan disalahkan.