Wacana Penghapusan Tenaga Honorer, Komisi I DPRD Minta Pemprov Lampung Melawan Pusat

"Sementara Pak Jokowi itu punya program kartu kerja, dan sekarang justru mau menghapuskan tenaga honorer. Jangan sampai pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran. Tapi dampaknya ke daerah. Ini harus dilawan oleh pemerintah provinsi," ajaknya. 

Pemprov Lampung harus punya analisis dan pertimbangan yang matang. 

"Ini yang harus kita berikan sejelas jelasnya kabar kepada masyarakat. Kan bisa gaduh ini secara nasional, jika mereka dirumahkan," kata dia.

Sementara, Kepala BKD Lampung Lukman berjanji, pihaknya akan memberikan analisis ke pemerintah pusat. Dan mendukung agar tidak dihapuskan. 

"Kedepan kita akan dorong supaya analisis kita bisa mengarahkan pemerintah pusat agar bisa mengambil suatu kebijakan," tandasnya. 

Pihaknya juga mendukung jika DPRD Lampung bisa menanyakan juga ke Kemenpan-RB dan BKN.

"Jika memang ini perintah harus dihapuskan, 3 ribu orang ini kan bisa menangis mereka. Kebijakan yang drastis, tidak manusiawi lah saya kira. Maka itu nanti tunggu Pak Sekda pulang dari Bali untuk keputusannya," jelasnya. (*)