Serahkan DPA dan Tandatangani Pakta Integritas, Bupati Sujadi Ajak Jajaran Optimistis

Yuda Haryono

Yuda Haryono

PRINGSEWU

4 Januari 2021 22:57 WIB
Daerah | Rilis ID
Bupati Pringsewu dan wakil Bupati Pringsewu saat menanda tangani perjanjian kerja dan fakta integritas./Foto Humas Pemkab Pringsewu
Rilis ID
Bupati Pringsewu dan wakil Bupati Pringsewu saat menanda tangani perjanjian kerja dan fakta integritas./Foto Humas Pemkab Pringsewu

RILISID, PRINGSEWU — Mengawali hari kerja perdana di tahun 2021, Bupati Pringsewu Sujadi menyerahkan daftar perincian anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Pakta Integritas di aula utama pemkab setempat, Senin (4/1/2021).

Pada kesempatan itu, sekretaris kabupaten, Kepala Badan dan Dinas hingga Camat menerima DPA yang diserahkan langsung Sujadi didampingi Wakil Bupati Fauzi. Sekaligus juga menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas di hadapan bupati dan Wakil Bupati Pringsewu.

Dalam arahannya, Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan, saat ini terdapat perlambatan ekonomi, baik makro maupun mikro. Akan tetapi, kondisi yang ada saat ini tidak boleh dijadikan pesimis, namun sebaliknya harus tetap optimistis.

Sujadi juga mengingatkan agar Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tidak sekadar ditandatangani, namun harus betul-betul dilaksanakan.

”Visi dan misi yang telah disetujui DPRD yang menjadi pijakan kita semua, agar dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Namun demikian, kata Sujadi, dalam pelaksanaannya jika nanti ada ketentuan dan kebijakan nasional misalnya terkait refocussing anggaran dan sebagainya, harus disikapi dan disesuaikan.

Selain itu, Sujadi juga meminta kepada OPD terkait, jika memungkinkan agar pada pemilihan kepala pekon mendatang dapat dicari pekon mana yang dapat melakukan secara e-voting, termasuk mempelajari aturan hukumnya, sehingga manakala nanti ada ketentuan e-voting, Pringsewu sudah siap melaksanakannya.

Pada kesempatan tersebut, Sujadi juga me-warning seluruh jajaran Pemkab Pringsewu, bahwasanya di Pringsewu tidak boleh ada 'negara dalam negara', baik ideologi maupun bentuk lainnya. Karenanya, kepala OPD harus jeli, agar jangan sampai ada ASN di Pringsewu yang seperti hal tersebut.

Sementara, Sekkab Pringsewu Heri Iswahyudi mengatakan, apa yang ada di DPA tidak mungkin dapat meng-cover semuanya, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi dalam rangka menyukseskan visi dan misi bupati dan wakil bupati Pringsewu.

”Saya berharap kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik dan akan selamat,” ujarnya.(*)

Menampilkan halaman 1 dari 2
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: Wirahadikusumah
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya