Presiden Nyatakan Tak Ingin 'Lockdown', Begini Pendapat Wakil Ketua MPR
Elvi R
Jakarta
RILISID, Jakarta
— Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan lockdown secara nasional dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia.
"Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," kata Jazilul Fawaid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Dia menjelaskan, apabila lockdown diumumkan menjadi darurat nasional maka semua kegiatan perekonomian akan terhenti. Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan kepanikan baru.
Jazilul menilai pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan lockdown. Terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan.
Politisi PKB itu mengusulkan apabila mau melakukan lockdown saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif COVID-19.
"Namun harus dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif," ujarnya.
Dia menilai lockdown itu hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengimbau masyarakat Indonesia dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan.
"Apabila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip COVID-19, jangan panik karena akan membuat kerugian. Dan yang perlu ditekankan bahwa virus tersebut bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown untuk mengatasi penyebaran COVID-19.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
