Polri Tak Netral di Pilkada, Pengamat: Bisa Mengulang Konflik 98

RILISID, Jakarta — Pengamat sosial, Tammat R Talaohu, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bisa menertibkan seluruh anggotanya menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 ini. 

Pasalnya, kata dia, ketidaknetralan Polri dalam pilkada bisa berbahaya dan memicu terulangnya konflik seperti yang terjadi pada 1998 silam. 

Tammat menyampaikan itu terkait adanya pencopotan Brigjen Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku oleh yang baru saja dilakukan Kapolri, Tito Karnavian. 

"Ini berbahaya dan jika tidak dihentikan maka kekhawatiran bisa terjadi tragedi 98. Jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat," ujarnya saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (22/6/2018). 

Tammat kemudian membeberkan bukti dugaan kampanye politik oleh oknum Polisi. 

Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada 8 Juni 2018 saat pengumpulan keluarga besar Polres Kepulauan Aru dan mengarahkan untuk memilih Murod Ismail. 

"Ada foto dan rekaman, ada semua. Mesin Polda Maluku di Pilkada Maluku sangat masif," kata dia.

Hasanuddin sendiri dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri. 

Mutasi Hasanuddin diduga terkait dengan ketidaknetralannya dalam Pilkada Maluku.

Menurut Tammat, pencopotan yang dilakukan Kapolri itu tidak berhenti di Wakapolda saja, melainkan hingga ke jajaran bawahnya.