Data Tidak Dibawa, Komisi IV DPRD Tunda Hearing dengan Dinas Bina Marga Lampung

"Seharusnya ketika mau berangkat dia kan (Kepala Dinas) bisa tanya dulu kepada stafnya apa saja yang harus dipersiapkan, jangan dianggap dirinya  one man show (bekerja sendiri). Jika begini kan menunjukan kepemimpinan yang tidak cakap, "tandasnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Lampung lainnya, Ni Ketut Dewi Nadi, meminta pemprov memprioritaskan pembangunan ruas jalan kota Gajah - Rumbia di tahun anggaran 2020 ini.

Istri anggota DPR RI I Komang Koheri ini menyebut, kondisi terparah ruas jalan ini berada di kecamatan Seputih Raman. Apalagi ruas jalan ini merupakan akses utama masyarakat sekitar untuk mengeluarkan hasil bumi. 

"Kondisi jalan disana seperti kubangan ternak, hampir putus. Sudah bertahun-tahun belum mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Padahal, jalan tersebut merupakan akses penghubung antara lintas tengah dan lintas pantai timur. Bisa di prioritaskan," tegasnya. 
 
Dia menyebut, perbaikan tak perlu di rigid beton, mengingat keterbatasannya anggaran yang dimiliki pemprov Lampung. 

"Gak usah rigid beton, cukup diratakan saja. Mengingat anggaran yang dimiliki provinsi terbatas," kata dia.

Menurutnya, untuk mencapai misi lampung berjaya di bidang pertanian, akses jalan untuk angkut hasil pertanian pun harus baik.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Lampung Mulyadi Irsan, mengatakan dokumen yang disiapkan ternyata tidak dibawa oleh stafnya. 

"Saya kecewa ini sama bawahan. Saya kira ini sudah siap untuk hearing, ternyata ini dokumen belum semua di fotokopi in sama staf," jelasnya. 

Disinggung soal bawahannya menganggap sepele apakah akan disanksi Mulyadi Irsan mengaku lihat nanti. 

"Lihat Nanti lah ya, saya buru-buru ini," katanya sembari meninggalkan wartawan. (*)