Metropolitan Bandar Lampung: Siapa Diuntungkan Siapa Terpinggirkan?

RILISID, - — SETIAP rencana pembangunan berskala besar selalu membawa janji kemajuan. Namun sejarah pembangunan daerah juga mengajarkan satu hal penting, tidak semua pertumbuhan otomatis menghadirkan keadilan. Di titik inilah rencana pembangunan kawasan Metropolitan Bandar

Lampung—yang melibatkan Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran—perlu dibaca secara lebih jernih dan kritis. Bukan untuk menolak, melainkan untuk memastikan arah dan dampaknya tidak melenceng sejak awal.

Metropolitan bukan sekadar istilah teknokratis. Ia adalah perubahan struktur ruang, ekonomi, dan relasi sosial.

Ketika sebuah wilayah ditetapkan sebagai metropolitan, maka arus modal, manusia, dan kebijakan akan bergerak lebih cepat dan lebih besar dari sebelumnya.

Pertanyaannya sederhana, tetapi konsekuensinya mendalam: siapa yang akan menikmati percepatan itu, dan siapa yang justru terdorong ke pinggir?

Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa proyek metropolitan sering kali berhasil menciptakan pertumbuhan angka-angka makro, tetapi gagal menjawab rasa keadilan di tingkat warga.

Infrastruktur megah dibangun, kawasan baru dibuka, investasi masuk, tetapi manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu—pemilik modal, pengembang besar, dan spekulan lahan.

Sementara masyarakat lokal, terutama nelayan, petani pesisir, UMKM, dan warga berpenghasilan rendah, menghadapi realitas yang berbeda: harga tanah melonjak, biaya hidup meningkat, dan ruang hidup menyempit.

Di sinilah ujian utama Metropolitan Bandar Lampung. Jika metropolitan dipahami hanya sebagai perluasan kota dan proyek fisik, maka yang terjadi bukan transformasi, melainkan reproduksi ketimpangan dalam skala lebih besar.

Metropolitan seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki struktur ekonomi daerah, bukan memperkeras ketimpangan yang sudah ada.