Fully Funded Pensiun ASN dan Risikonya

RILISID, - — PENGANTAR Rencana kebijakan pensiun fully funded memicu respons yang berbeda di kalangan ASN maupun pensiunan PNS. Di satu sisi ada yang melihatnya sebagai langkah modern untuk membuat sistem pensiun lebih tertata.

Di sisi lain, isu ini terlanjur viral dan banyak dibaca dengan nada curiga, seolah negara sedang memindahkan beban kepada PNS.

Keraguan dan kekhawatiran itu bisa dipahami, karena pensiun bukan sekadar angka, melainkan rasa aman, kehormatan pengabdian, dan kepastian hidup setelah masa kerja selesai.

Karena itulah pemerintah perlu menjelaskan secara transparan untung ruginya, termasuk risiko dan pagar pengaman yang disiapkan, agar publik tidak hidup dari potongan narasi dan rumor.

Secara sederhana, fully funded berarti manfaat pensiun dipersiapkan melalui iuran dan hasil pengelolaan dana sejak peserta masih aktif bekerja, bukan semata dibayar berjalan dari anggaran saat seseorang sudah pensiun.

Dalam policy brief BKN, perubahan dari skema pay as you go menuju fully funded disebut sebagai gagasan strategis untuk memperbaiki sistem pensiun, dengan catatan desain dan pengelolaannya harus tepat (BKN, 2017).

Mengapa muncul dorongan reform

Dorongan reform biasanya berangkat dari dua hal. Pertama, tekanan fiskal jangka panjang ketika jumlah pensiunan meningkat.

Dokumen kajian di lingkungan DPR menyoroti besarnya beban belanja pensiun dan kebutuhan reform agar tidak terus memberatkan anggaran di masa depan (DPR RI, 2022).

Kedua, kebutuhan memperkuat perlindungan hari tua melalui desain yang lebih terukur, termasuk rekomendasi sistem multipilar dalam kajian grand design sistem pensiun nasional (Kementerian Keuangan RI, 2022).