Apa Kabar Dana Desa?

Kedua, seluruh aparatur desa harus memiliki visi yang sama yakni memajukan desa melalui perputaran dana desa. Oleh karena itu, penggunaan bahan baku lokal akan mendorong perekonomian bergerak lebih baik.

DD yang diberikan pemerintah, akan berputar di lingkungan desa menggerakkan sektor-sektor usaha dan jasa, sehingga menstimulus pelaku-pelaku usaha desa untuk survive dan dapat mengembangkan usahanya.

Ketiga, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa secara swakelola maupun padat karya, menjadi salah satu solusi bagi penciptaan lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa.

Dengan konsep padat karya maupun swakelola, secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan dan menekan tingkat pengangguran di desa. Efek dominonya, daya beli masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan akan terkerek naik.

Keempat, pengembangan BUMDes yang akan menghasilkan pendapatan desa dan dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Dengan kreativitas dan inovasi dari setiap desa, akan tercipta peluang usaha yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan ’devisa’ desa.

BUMDes sebagai badan usaha milik desa perlu diisi oleh orang-orang kreatif dan visioner, sehingga pengelolaan BUMDes dapat dilaksanakan dengan cara-cara out of the box. Bukankah Lampung sudah memiliki anak-anak muda kreatif seperti komunitas payungi di Metro, atau komunitas-komunitas peduli UMKM lainnya?

Bekerjasama dengan komunitas-komunitas tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMDes.

Terakhir, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam merancang pembangunan desa secara terukur dan berkelanjutan.

Hal ini perlu terus dilakukan agar arah pembangunan desa dapat selaras dengan arah pembangunan pemerintah kabupaten/kota dan akan mendukung pencapaian pembangunan nasional.