KLHK Dukung Investigasi Kasus Penyelundupan Orangutan Dari Sumatera ke Jawa

Ahmad Kurdy

Ahmad Kurdy

Lampung Selatan

3 Mei 2021 16:32 WIB
Hukum | Rilis ID
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat mengunjungi dua bayi orang utan yang sempat akan diselundupkan ke Jawa, Senin (3/5/2021). Foto: A. Kurdy
Rilis ID
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat mengunjungi dua bayi orang utan yang sempat akan diselundupkan ke Jawa, Senin (3/5/2021). Foto: A. Kurdy

RILISID, Lampung Selatan — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, melihat kondisi dua ekor Orangutan Sumatera yang sempat akan diselundupkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni pada akhir April 2021 lalu.

Dalam kunjungannya ke Kalianda, Lampung Selatan, Siti Nurbaya mengapresiasi kerja Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung, KSKP Bakauheni, BKSDA Lampung, dan pemerhati satwa JAAN (Jakarta Animal Aid Network), yang menggagalkan penyelundupan dua anak Orangutan tersebut.

“Saya mengapresiasi petugas Karantina dan Satreskrim Polres Lampung Selatan, operasi di Bakauheni harus diintensifkan. Masalah Orangutan itu penting karena langka dan dilindungi. Juga termasuk satwa mamalia lainnya, seperti Gajah, Harimau, Badak, Anoa dan Komodo,” ungkap Siti, Senin (3/5/2021).

Siti juga menjelaskan, kedua ekor Orangutan Sumatera itu nantinya akan terlebih dahulu direhabilitasi selama kurang lebih 3-4 tahun, sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya.

“Nantinya akan dilepas kembali ke hutan, namun kita persiapkan buat rehabilitasi dulu, kemungkinan besar kita persiapkan di Jambi, itu bisa 3-4 tahun baru bisa dilepas ke alam liar,” tambahnya.

Kementerian LHK akan mendukung petugas dalam melakukan investigasi terkait kasus percobaan penyelundupan Orangutan itu.

“KLHK akan dukung proses hukum yang diambil Polres Lamsel, dan juga memberikan dukungan dalam menginvestigasi kasus tersebut. Pak Dirjen juga saya minta lacak Orangutan itu dari mana,” jelasnya.

Siti juga menegaskan, pemerintah sangat mendukung supaya para penyelundup satwa dihukum seadil-adilnya.

“Kalau di Undang-undang itu hukuman maksimal lima tahun dengan denda Rp100 juta, dan itu terlalu kecil. Pemerintah ini bukan berpikir dihukum seberat beratnya, tapi pemerintah bilang berikan hukum seadil adilnya. Tapi untuk satwa itu apakah dihukum Rp 100 juta cukup adil? Sedangkan harganya sekecil itu bisa Rp150 juta,” pungkas Siti.

Sebelumnya, penyelundupan dua ekor Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) dan ratusan ekor burung tanpa dokumen, digagalkan tim gabungan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.

Menampilkan halaman 1 dari 2
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: Andry Kurniawan
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya