Transportasi Massal Smart BRT Rute Itera–MBK Segera Beroperasi, Tarif Rp5.000

RILISID, Bandar Lampung — Institut Teknologi Sumatera (Itera) bersama Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan pengoperasian Smart Bus Rapid Transit (BRT) Itera yang akan melayani rute Kampus Itera–Mall Boemi Kedaton (MBK), Bandar Lampung.

Layanan ini diproyeksikan menjadi moda transportasi massal yang modern, terintegrasi, serta mendukung mobilitas masyarakat secara lebih aman dan berkelanjutan.

Smart BRT Itera mengusung konsep transportasi berbasis teknologi digital. Sejumlah fitur telah disiapkan, mulai dari aplikasi pemantau posisi bus secara real-time, sistem pembayaran non-tunai, hingga fasilitas wifi dan peningkatan keamanan melalui pemasangan CCTV di dalam bus.

Layanan ini terbuka untuk mahasiswa, dosen, pegawai Itera, serta masyarakat umum, dengan tarif yang direncanakan sebesar Rp5.000 per perjalanan.

Persiapan operasional Smart BRT Itera dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bus BRT Itera untuk Transportasi Lampung Maju” yang digelar di Ruang Rapat Gedung C Itera, Rabu (4/2/2026).

FGD ini dihadiri Rektor Itera Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung, serta perwakilan Bappeda, BPKAD, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, dan pemangku kepentingan terkait.

Rektor Itera, Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha menyampaikan bahwa Itera siap berkontribusi dalam menghadirkan layanan transportasi publik modern bagi mahasiswa maupun masyarakat Lampung.

Bus yang dihibahkan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Lampung kepada Itera, kata dia, telah dirancang sebagai Smart BRT dan siap dioperasikan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan mengapresiasi peran Itera sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Menurutnya, kontribusi Itera tidak hanya dalam penyediaan sumber daya manusia, tetapi juga dalam mendukung kebijakan publik berbasis kajian akademik, termasuk di sektor transportasi.