Buka Seminar Kelistrikan di Lampung, Ahmad Muzani Ingatkan PLN Jangan Sering Mati Listrik

RILISID, Bandarlampung — Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengingatkan PLN sebagai BUMN yang mengelola sektor kelistrikan di Indonesia terus menjaga kuantitas dan kualitas pelayanannya di masyarakat. Termasuk, jangan sering-sering memadamkan listrik di wilayah tertentu.

Ahmad Muzani menyampaikan hal itu saat membuka acara seminar nasional dengan tema "Urgensi Pengembangan Sektor Kelistrikan dalam Perspektif Pelayanan Publik", yang diselenggarakan Yayasan Alam Kreasi BIUUS Indonesia bekerja sama dengan PT PLN UID Lampung di Hotel Grand S’kuntum Kota Metro, Lampung, Minggu (6/8/2023). 

Turut hadir dan memberikan sambutan dalam acara itu GM PT PLN UID Lampung, Saleh Siswanto.

"Semua masyarakat tentu membutuhkan listrik, sebab tanpa listrik kegiatan publik akan terganggu bahkan bisa melumpuhkan perekonomian masyarakat. Oleh karena listrik termasuk sektor kritikal yang menjadi hak publik maka jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkannya. Pengembangan sektor kelistrikan oleh PT PLN harus berjalan sesuai tuntutan masyarakat yang ada," kata Muzani.

Sekjen DPP Partai Gerindra itu mengatakan, listrik harus masuk ke semua lini masyarakat hingga ke pelosok desa. Jangan ada lagi desa tidak berlistrik.

"Jangan sering mati lampu apalagi tanpa pemberitahuan. Pelayanan publik sektor kelistrikan harus ada pengembangan lebih lanjut. PLN juga mesti mengembangkan kendaraan listrik, energi baru terbarukan (EBT) dan lainnya," ucapnya.

Sementara, anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, yang menjadi keynote speech pada acara itu menjelaskan peran penting pelibatan Civil Soiciety Organizations (CSO) dan seluruh lapisan masyarakat dalam kebijakan energi sektor kelistrikan.

“Dorongan publik luas adalah komponen penting untuk memenuhi kebutuhan energi listrik secara inklusif karena sektor energi cenderung memiliki nuansa politik yang kental dan tarik menarik banyak kelompok kepentingan. Tanpa adanya pelibatan CSO dan seluruh lapisan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, perencanaan di sektor energi kelistrikan serta penerapannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik,” jelas Hery.

Selain pelibatan CSO dalam menentukan arah kebijakan, Hery menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci dalam memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. Ia kemudian menyebutkan sejumlah permasalahan pelayanan publik sektor listrik yang kerap dilaporkan ke Ombudsman RI. 

“Laporan ke Ombudsman soal listrik umumnya ada 4 poin utama, yaitu terkait penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), pemasangan listrik, pembangunan jaringan listrik, dan ganti kerugian atau kompensasi listrik,” ungkap Hery.