Usung Tiga Tuntutan, KRLUPB Kepung KPK dan Bawaslu RI

Default Avatar

Anonymous

Jakarta

2 Juli 2018 12:36 WIB
Elektoral | Rilis ID
Aksi massa dari Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih, berunjuk rasa di depan tugu Monas, Jakarta, Senin (2/7/2018), menuntut pembatalan paslon nomor urut tiga. FOTO: ISTIMEWA
Rilis ID
Aksi massa dari Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih, berunjuk rasa di depan tugu Monas, Jakarta, Senin (2/7/2018), menuntut pembatalan paslon nomor urut tiga. FOTO: ISTIMEWA

RILISID, Jakarta — Gelombang aksi menuntut pembatalan pencalonan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim kian masif. Hari ini (2/7/2018), ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) melakukan long march dari patung kuda Monumen Nasional (Monas) menuju kantor Bawaslu RI dan KPK.

Koordinator KRLUPB Rachmad Husein DC mengatakan, ada tiga poin dari aksi ini. Pertama, Bawaslu RI harus menggugurkan pasangan nomor urut tiga. Karena telah melakukan terstruktur, sistematis, dan masif.

”Kondisi ini dibiarkan begitu saja sebelum 27 Juni hari H pencoblosan,” ujar Husein lewat sambungan telepon.       

Bawaslu, sambung juru bicara Wali Kota Bandarlampung Herman HN itu berharap, Bawaslu jangan sampai terjebak dalam satu per satu kasus.

”Akan absurd jadinya jika kita terlena pada satu sisi,” timpalnya.  

Poin kedua, lanjut Husein, laporan dana kampanye Arinal-Nunik memunculkan keanehan. Dana yang dilaporkan KPU Lampung hanya Rp9 miliar.

”Anda bisa bayangkan, berjuta-juta kaleng susu dibagikan. Wayangan di berbagai lokasi, artis ibukota, bahkan setiap hari mendatangkan ustad kondang. Belum lagi dugaan pembagian amplop berisi uang dari Rp50-Rp200 ribu,” terangnya.

Poin ketiga, hadirnya Purwanti Lee, salah satu petinggi Sugar Group di beberapa kesempatan kampanye pasangan yang diusung PKB, PAN dan Golkar itu. Ini mematik kecurigaan adanya dugaan aliran dana dari Sugar Group.

Maka, terang Husein, KRLUPB meminta, KPK untuk mengusut aliran dana tersebut. Karena disinyalir ada tujuan tertentu, yang membuat banyaknya laporan dugaan money politics di hampir seluruh kabupaten/kota.   

”Arinal mantan sekda, Nunik kini menjabat sebagai Bupati Lampung Timur. Kita bisa ukur pendapatan mereka. Saatnya KPK bertindak!” tutup Husein yang mengaku tengah berada di depan Kantor KPK.

Menampilkan halaman 1 dari 2
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: RILIS.ID
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya