Tagar 2019 Ganti Presiden Dinilai Hanya Propaganda Politik

RILISID, Jakarta — Politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menilai, tagar #2019GantiPresiden adalah propaganda politik jelang kontestasi pilpres.

"Menurut saya sinyalemen hasil survei yang mengatakan tagar #2019GantiPresiden yang makin populer itu sekadar bagian propaganda politik yang belum masuk ranah sistem pemilihan presiden," kata dia di di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Sebab, tahapan pilpres baru akan berlangsung pada 4 Agustus nanti, ketika para pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan parpol parpol di KPU RI. 

Katanya, dalam perspektif ketatanegaraan yang dikaitkan dengan ganti presiden atau melanjutkan presiden, itu sudah kita letakkan dalam bingkai sistem pemilu di Indonesia.

Sistem pemilu di Indonesia itu mulai dari sistem pemilihan kepala desa, pemilihan bupati wali kota dan gubernur, serta Presiden.

"Jadi kalau kita bicara dalam konteks pemilu, maka bicara ganti presiden, harus ditawarkan kepada rakyat siapa calon presidennya, jadi baru bicara mekanisme demokrasi dalam hal memilih pemimpin secara fair," kata dia.

Namun, rakyat juga harus mendapatkan pendidikan politik yang proporsional. Artinya, ada calon Presiden saingan, serta alasan mendasarnya, dan argumentasi apa yang akan dipakai.

"Jadi sepanjang belum ada calon yang ditetapkan oleh parpol atau gabungan parpol, menurut saya belum ada kontestasi pemilu dalam kaitan pilpres itu sendiri," tambah Basarah.

Makanya, ia menilai, tagar ganti presiden hanyalah propaganda politik ketimbang ajang proses demokrasi mengikuti tahapan pilpres.

Namun demikian, wakil ketua MPR RI itu mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar tagar #2019GantiPresiden tidak diabaikan.