TKN Dukung Langkah Tim Prabowo agar KPU-Kemendagri Rapikan Data Pemilih

RILISID, Jakarta — Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf turut mendorong apa yang dilakukan tim Prabowo saat menyambangi kantor KPU RI pada Rabu, 17 Oktober kemarin. Data Pemilih Tetap (DPT) harus disinkronkan kembali agar masyarakat memperoleh hak pilihnya.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, meminta agar KPU dan Kemendagri kembali berkoordinasi terkait DPT ini. Supaya jelang Pemilu 2019 nanti semuanya bisa clear.

"Jadi, memang bagus kalau saling menginformasikan begini," kata Irma saat dihubungi wartawan pada Kamis (18/10/2018).

Ia percaya bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan Kemendagri sama-sama tak punya iktikad untuk berbuat curang terkait validitas data. Hal ini cuma perlu komunikasi atas kedua lembaga.

"Kita positive thinking saja. Bagus kok kalau Pak Prabowo ke KPU, tinggal KPU juga tabayun ke Kemendagri bicarakan hal ini," ujarnya.

Irma pun meminta agar tidak ada saling tuding serta kecurigaan antara kubu pasangan calon dengan KPU atau Kemendagri. Sebab, masalah teknis seperti ini bisa diselesaikan bila ada niat baik dari penyelenggara pemilu maupun pemerintah.

"Jangan juga kubu Pak Prabowo curiga ke Kemendagri," sambung dia.

Sebelumnya, kubu Prabowo mendatangi KPU RI untuk membicarakan DPT yang sampai sekarang masih dalam tahap penyempurnaan. Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui ada selisih 31,9 juta data pemilih yang dinilai tak sinkron antara DP4 Kemendagri dengan DPT KPU.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa koalisi Prabowo-Sandiaga telah mengkritik ada sekitar 25 juta pemilih ganda. Tapi, saat berdiskusi bersama KPU, ternyata jumlah data bermasalah lebih dari itu.

"Sebanyak 31 juta ini bukan jumlah yang sedikit," kata Muzani.