Soal Presiden Tiga Periode, Pengamat: Kita Akan Kembali ke Rezim Otoriter

RILISID, Bandarlampung — Wacana kepemimpinan presiden menjadi tiga periode terus mencuat beberapa hari ke belakang. Meskipun beberapa waktu lalu ditolak Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu ini kembali menghangat.

Itu setelah tiga ketua umum partai politik masing-masing PKB, PAN, Golkar menyuarakan hal tersebut.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun ke depan. Cak Imin -sapaan akrab Muhaimin Iskandar- mengaku menerima aspirasi dari para pelaku UMKM, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai bank di Ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Pernyataan senada juga disampaikan ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengaku menyampaikan aspirasi dari masyarakat petani Siak, Pekanbaru. Menurutnya, para petani itu meminta kepemimpinan Presiden Jokowi dilanjutkan.

Suara terbaru datang dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia sepakat bila Pemilu 2024 diundur. Lima alasan jadi pertimbangannya.

Pertama pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani. Kemudian ekonomi Indonesia belum membaik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata di 3%-3,5%. Banyak masyarakat yang masih kehilangan pekerjaan dan banyak usaha yang belum kembali pulih.

Ketiga, pertimbangan situasi global, seperti ekonomi global, konflik antara Rusia-Ukraina akan berpengaruh bagi ekonomi Indonesia dan global. Lalu pemilu membutuhkan biaya besar yaknu berkisar Rp180-190 triliun. Di tengah ekonomi yang masih sulit, alokasi dana Pemilu bisa untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Terakhir banyak program-program pembangunan tertunda karena pandemi. Perpanjangan dan penundaan Pemilu juga demi keberlanjutan kebijakan.

Apalagi, menurutnya juga, survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi terbilang tinggi. 

Melihat fenomena tersebut, pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Dr. Budi Kurniawan menilai, hal ini merupakan kemunduran demokrasi. Memang banyak dalam sejarah rezim demokrasi yang kembali ke rezim otoriter karena merasa tidak akan kembali menang dalam pemilu.