Pemuda Muhammadiyah Lampung Utara Soroti Love Scamming di Rutan Kelas IIB Kotabumi

RILISID, Lampung Utara — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Lampung Utara melalui Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik menyoroti dugaan praktik scamming love atau penipuan asmara yang diduga dikendalikan dari dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kotabumi.

Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik PDPM Lampung Utara Dedi Ariyanto meminta aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut serta menindak tegas oknum yang terlibat.

Menurut Dedi, maraknya dugaan praktik penipuan berbasis media sosial yang dijalankan dari dalam Rutan menjadi perhatian serius masyarakat.

Ia menilai, keberadaan telepon genggam di dalam Rutan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian maupun keterlibatan oknum tertentu.

“Kasus seperti ini harus menjadi perhatian serius. Tidak mungkin handphone bisa masuk dan digunakan secara bebas di dalam rutan tanpa ada oknum yang terlibat. Karena itu kami meminta aparat melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas siapa pun yang terbukti bermain,” tegas Dedi Ariyanto, kepada awak media. Selasa (12/5/2026).

Ia juga meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia beserta jajaran pengawasan internal untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan di rutan, khususnya terkait pengawasan barang terlarang dan aktivitas komunikasi narapidana.

Dedi menambahkan, praktik scamming love tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban karena memanfaatkan hubungan emosional untuk melakukan penipuan.

Sementara Ketua PDPM Bakrie Brades menambahkan, pihaknya mendukung penuh aparat kepolisian dalam pemberantasan jaringan penipuan digital seperti ini.

"Jangan sampai rutan justru menjadi tempat berkembangnya kejahatan siber yang meresahkan masyarakat,” Ujar Bakrie.

Pemuda Muhammadiyah Lampung Utara berharap pengusutan kasus dilakukan secara transparan dan profesional agar dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan serta memberikan efek jera kepada pelaku. (*).