Secara Politik, Keputusan Jokowi Batalkan Kenaikan Premium Dinilai Tepat

RILISID, Jakarta — Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menilai, pertimbangan Jokowi untuk tidak menaikan BBM jenis Premium adalah hal yang tepat. Karena, ada keuntungannya dari sisi politik.

"Kenaikan BBM ini akan mengancam elektabilitas Jokowi nantinya," ujar dia kepada rilis.id pada Kamis (11/10/2018).

Menjadi alasan yang rasional kalau pihak Jokowi ingin adanya stabilitas harga. Sebab, jika harga Premium naik, tentu diikuti meningkatkan harga barang kebutuhan pokok serta transportasi.

Secara ekonomi, masyarakat tentu semakin sulit nantinya. Tapi dengan kebijakan ini, publik bisa lebih tenang. Yang justru gelisah adalah pihak oposisi pemerintah. Mereka tidak jadi "menggoreng" isu.

"Masyarakat sih tidak ambil pusing kalau BBM batal naik. Justru pihak kontra pemerintah lah yang menyorotinya," ujar Ujang.

Namun di satu sisi, melihat dari persepktif ekonominya, kenaikan BBM adalah suatu hal yang memang diperlukan sekarang ini. Itulah mengapa Pertamina mengusulkan perlu adanya kenaikan harga.

Sebelumnya, Sekjen PPP, Asrul Sani menilai, isu ini muncul lantaran kubu lawan juga batal "menggoreng" isu kenaikan BBM ini. Sekarang, pihak kompetitor dinilai tak memiliki bahan untuk memojokkan pemerintah.

"Barang kali kecewa karena harga tak jadi naik. Enggak ada gorengan besar," kata Asrul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Kata dia, pemerintah itu sebenarnya ingin mempertimbangkan banyak hal. Tentunya, kebijakan harga tak asal menaikan atau menurunkan harga, di mana pemerintah sekarang ingin fokus menstabilkan harga dulu.

"Kalau stabilitas harganya belum selesai, lalu menaikan (BBM) maka pasti mendorong kenaikan harga lainnya. Pasti stabilitas itu akan sia-sia," ujarnya.