Pindah Partai, Tiga Anggota Dewan Pertanyakan Status Hukum SE Mendagri

”Dengan catatan sudah mendapat SK pemberhentian dari mendagri. Berbeda dengan surat sekarang ini, setelah ditetapkan DCT,” ungkapnya.

Ditegaskannya, anggota DPRD diangkat oleh SK kemendagri. Sejak itu pula mereka mendapatkan hak sebagai legislator.

”Karena pada dasarnya, diangkat berdasarkan SK presiden dalam hal ini mendagri. Sehingga pemberhentiannya pun, mundur atau diberhentikan, logikanya, itu harus berdasarkan SK mendagri lagi,” urainya.

Lalu langkah apa yang akan dilakukannya menanggapi ini? Midi menambahkan akan mendiskusikan dengan tim hukum dan legislator lain yang pindah partai.

”Saya akan diskusikan surat ini dengan lawyer saya. Poin empat ini, sekarang kebetulan saya pegang juga suratnya. Bahwa tidak menerima gaji setelah ditetapkan DCT,” katanya.

Saat mendaftar bacaleg ke KPU, Midi mengaku juga sudah melengkapi syarat mundur dari anggota DPRD Lampung.

”Mendaftar caleg kemarin mengajukan pengunduran diri, sebagai syarat KPU, sudah kita penuhi, itu sudah clear,” tukasnya.

Terpisah,  Khaidir Bujung anggota dari PKB yang pindah ke Demokrat pun menyatakan hal serupa.  Pihaknya tetap akan menjalankan sisa massa jabatannya hingga akhir periode.

”Nanti kita pertanyakan terlebih dahulu aturan hukumnya dari edaran Kemendagri,” singkatnya. (*)