Pindah Partai, Tiga Anggota Dewan Pertanyakan Status Hukum SE Mendagri

RILISID, Bandarlampung — Tiga anggota DPRD Lampung yang kembali mencalonkan diri melaui partai berbeda, mempertanyakan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam negeri (Kemendagri). SE dinilai bukan sebuah aturan hukum yang harus dijalankan.

Anggota DPRD Lampung dari Partai Hanura yang kini maju sebagai caleg dari Partai Demokrat, Yozi Rizal mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, pasal 240, penjelasan huruf K, menjelaskan, semua pihak yang mendapat anggaran dari negara dikenakan pasal yang sama.

”Nah asumsi saya SE itu bukan dasar hukum, tapi sifatnya imbauan. Ini bukan keberatan dan tidak keberatan, tetapi mencoba menempatkan secara proporsional aturan itu,” ungkap Yozi Rizal, Senin (6/8/2018).

Menurutnya mereka baru mendapatkan hak-hak sebagai anggota DPRD setelah resmi diangkat melalui SK. Karena itu, untuk mencabut hak-hak itu, seharusnya dilakukan mekanisme yang sama.

”Kan kami ini memperolah hak protokoler dan keuangan setelah mendapatkan SK pengangkatan. Logikanya untuk berhenti haru pula disertai SK pemberhentian,” paparnya.

Maka, dirinya akan ke Kemendagri mempertanyakan SE tersebut melalui Biro Otonomi Daerah (Otda).

”Jadi soal surat itu, silahkan saja. Tapi kami pun punya hak mempertanyakan ini ke Kemendagri. Saya mungkin Kamis (9/8/2018) ke Kemendagri untuk konsultasi berikut pengacara saya,” ungkapnya.

Sementara itu,  Anggota DPRD Lampung dari PKB Midi Iswanto yang kini maju dari Partai Demokrat, mengaku baru menerima SE dari Kemendagri tersebut. Ia belum bisa berkomentar banyak, lantaran surat itu berbeda dengan surat mendagri tahun 2013 lalu.

”Saya tidak bisa komentar banyak, Cuma ini ada perbedaan kalau dibandingkan surat yang dikeluarkan Mendagri juga pada periode lalu,” terangnya.

Sebelumnya ada surat seperti ini, pada 2014. Muncul klausul anggota DPRD  yang pindah partai tidak menerima haknya.