Pembentukan Pansus Money Politics Keliru

Dewan bisa menanyakan komparasi hasil investigatif dari Bawaslu tentang penggunaan dana kampanye. Karena ini pun kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah digelontorkan ke Bawaslu. Dewan bisa menanyakan komparasi antara data laporan penggunaan dana kampanye paslon, dengan fakta dan temuan di lapangan.

”Apalagi penggunaan dana tersebut melibatkan auditor, yang datanya dikomparasi dengan hasil investigasi,” terangnya. 

Ini merupakan pintu masuk dewan sejalan dengan kondisi yang ada.

”Laporan kan banyak tuh. Apalagi jika sudah dimaknai sebagai pelanggaran TS. Ini pintu masuk dewan, jika mau melihat dan mempertanyakan kinerja Bawaslu,” terangnya.  

Untuk itu semua pihak berharap Bawaslu Lampung bekerja secara serius, professional dan terbuka guna menegakkan keadilan hukum. 

Apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, lanjut Yus, sudah semestinya menjadi yurisprudensi Bawaslu dalam bekerja dan mengambil keputusan.

”Karena itu, jangan biarkan aturan-aturan keadilan prosedural mengenyampingkan keadilan substantif,” tegasnya. 

Senada dikemukakan Dosen Sosiologi dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Maruli Hendra Utama. ”Kalau mengarah pada pansus, ini yang bikin geli-geli sedap,” terang Maruli, lewat sambungan telepon. 

Kondisi ini, sambung mantan aktivis 90-an itu,  menunjukan parpol tidak sesehat dan sekuat dalam mengatasi gejala yang akan dan sudah terjadi dalam kontestasi pilkada.  

”Mindset kok jadi begini ya. Pansus ini kan upaya membuat kebijakan atas nama lembaga tetapi hasilnya hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok,” ucapnya.