Pansus Money Politics Minta Penegak Hukum Tindaklanjuti Rekomendasi

RILISID, Bandarlampung — Panitia khusus (pansus) Money Politics Pilgub Lampung terus merampungkan perumusan rekomendasinya. Hasilnya nanti, rekomendasi yang berkekuatan mengikat karena dua aspek, yakni aspek yuridis (hukum) dan aspek politik.

“Rekomendasi pansus bisa ditindaklanjuti oleh lembaga yang bersangkutan, karena ini atas nama lembaga DPRD,” jelas Ketua Pansus Mingrum Gumay, Selasa (28/8/2018).

Menurutnya aspek yuridis itu dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah terjadi dalam proses Pilgub Lampung. Seperti pemberian bonus mobil kepada KPU dan Bawaslu oleh Bank  Mandiri dan BRI.

Lalu, statement Barlian Mansyur di dalam video yang sudah sama-sama dibuka saat hearing pansus, dan posisi Ketua Bawaslu Lampung yang menjadi Ketua Majelis Pemeriksa pada saat persidangan TSM dalam Pilgub yang diindikasikan ada kedekatan dengan salah satu paslon.

Selanutnya, putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Kota Agung terhadap 2 terdakwa money politis di Pilgub Lampung yakni 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan, Mingrum mengatakan ini juga masuk rekomendasi Pansus.

Selanjutnya dari aspek Politiknya yakni pemerintahan, dalam hal ini adalah Menteri dalam negeri, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Karena lanjut Mingrum, sepengetahuan dirinya, KPU belum pernah melaporkan bonus mendatkan mobil itu, kepada KPK, dan harusnya melaporkan, karena itu anggaran bersumber dari Pemprov.

“Nanti jika ini ada indikasi tindak pidana, ya Kejati maupun Polda harus bersikap. DKPP pun harus bersikap. Jangan dianggap Pilgub ini hanya formalitas belaka. Sampai kapan Provinsi Lampung ini akan baik?” tanya Mingrum.

Anggota Komisi II DPRD Lampung ini pun Kapolda Lampung yang baru yakni Brigjen Pol Purwadi Arianto dapat menyikapi yang sudah jelas.

“Saya sangat berharap kepada Kapolda Lampung yang baru ini,  karena kita mau pilpres suasana bisa lebih baik,  jangan lagi seperti Pilgub ini, dan Bawaslu harus evaluasi secara menyeluruh, yakni tugas DKPP,” tegasnya.