IPW Soroti Netralitas Polri di Pilkada 2018

RILISID, Jakarta — Indonesia Police Watch (IPW) khawatirkan netralitas Polri dalam proses Pilkada 2018. Sebab di beberapa daerah sudah muncul keluhan terhadap ketidaknetralan pejabat kepolisian dalam Pilkada 2018.

Presidium IPW, Neta S Pane menyontohkan di Maluku, ada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen aktif berkampanye untuk salah satu pasangan calon kepala daerah.

Ia menegaskan ketidaknetralan pejabat Polri ini akan memicu konflik besar di Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik. 

"Apalagi keluhan ketidaknetralan pejabat Polri ini disampaikan pula oleh jenderal senior TNI ke IPW agar aksi pejabat Polri berpangkat Brigjen itu bisa dihentikan agar tidak muncul kekacauan besar di Maluku," ujar Neta dalam siaran pers yang diterima wartawan

Neta menegaskan, sikap Polri dalam Pilkada 2018 ini seperti mendua. Di satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap ketidaknetralan pejabat tinggi Polri dalam Pilkada. 

"Apa yang terjadi di Maluku itu adalah pembiaran dari Polri. Hal ini sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan terjadi konflik besar di daerah itu. Kekhawatiran ini juga dirasakan jajaran TNI, terutama di Maluku," ucapnya.

Neta memaparkan, keresahan yang paling disoroti di Maluku itu terjadi Senin 18 Juni 2018 di Kabupaten Aru. Saat itu seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen dan berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personil Polres Aru, Bhayangkari, personil BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, tapi harus memilih calon gubernur tertentu. 

"Hadir dalam acara itu Dir Pam Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku. Saat itu sang Brigjen ini mengatakan, 'tugas Kita adalah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada risiko, dan akan saya tanggung'. Tetapi, kata Brigjen ingat jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara saudara itu mendukung calon tersebut," cerita Neta.

IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya. Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik.