Guru Diminta Tidak Mobilisasi Pelajar untuk Kepentingan Politik

RILISID, Jakarta — Jelang kontestasi Pemilu 2019, lembaga pendidikan turut campur dalam urusan politik. Hal ini berkaitan dengan tudingan terhadap seorang guru agama SMAN 87 berinisial N yang dilaporkan telah mendoktrin para siswa untuk anti-Jokowi.

Pemerhati Pendidikan, Doni Koesoema menilai, hal seperti ini jelas telah mengotori lembaga pendidikan. Di mana harusnya sekolah dan kampus, serta pondok pesantren ini bersifat netral serta obyektif. Meski, boleh saja melakukan kritik.

"Dia kan guru agama. Kurang tepat rasanya kalau bicara soal politik, apalagi sampai mengarahkan para siswa," kata Doni di Jakarta pada Kamis (11/10/2018).

Konten politik di sekolah, kata dia, sebanarnya sudah ada di materi pelajaran pedidikan kewarganegaraan. Namun, bukan soal kampanye atau propaganda politik. Materinya adalah soal menganilisis situasi dan kondisi sosial politik.

Karena sebagai pendidik, para guru harus diminta berpikir secara jernih untuk menimbulkan kesadaran kritis pada siswa. Para siswa SMA ini kan adalah pemilih muda. Makanya harus diberikan pemahaman, supaya terhindar juga dari hoaks.

"Prinsip bukan membela siapa. Kalau benar ya benar. Dunia pendidikan memang harus menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi politik," tambahnya.

Doni juga membenarkan adanya penyusupan materi politik di lembaga pendidikan. Misal, aksi-aksi massa yang berlangsung kemarin-kemarin, kata dia, memobilisasi juga para siswa sekolah. Anak SMA seperti dimanfaatkan untuk merebut suara.

"Sekarang ini ada yang menyusup, sengaja atau tidak, tapi memang banyak. Ini kepala sekolah dan dinas pendidikan harus mewaspadainya," ungkap Doni.

Upaya yang harus dilakukan, kata dia, perlu dibentuk suasana demokratis di lembaga pendidikan. Tentunya, oknum-oknum tenaga pendidik yang tidak netral bisa dilaporkan. Namun, perlu sikap solid dari berbagai pihak seperti orang tua dan komite sekolah

"Jadi bisa diantisipasi untuk mengurangi hal-hal yang dianggap tidak perlu," katanya.