Fadli Minta Kemendagri Cari Solusi 6,7 Juta Pemilih Terancam Hak Pilihnya
Anonymous
Jakarta
Meski demikian, saat ini seharusnya pemerintah juga wajib memikirkan solusi prosedural. Terutama, untuk mengantisipasi jika proses perekaman data e-KTP tidak dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua bulan. Pemerintah harus menentukan, apakah persoalan jaminan hak pilih ini, sudah tergolong situasi yang darurat atau belum. Sebab, dalam situasi darurat, pemerintah dimungkinkan untuk menerbitkan Perppu.
“Kita tidak ingin Pilkada serentak 2018 yang diprediksi menghabiskan anggaran Rp20 triliun ini, dijalankan dengan kualitas main-main. Kita ingin pelaksanaan pilkada serentak 2018 berkualitas. Hak pilih seluruh warga negara terjamin. Apalagi, sukses tidaknya Pilkada 2018 akan sangat menentukan kualitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2019,” pungkas Fadli.
Sebelumnya, KPU tengah menghimpun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pilkada serentak 2018. Total DPS yang telah tercatat mencapai 152 Juta orang.
Dari 152 juta pemilih, pemilih laki-laki tercatat 75 juta dan pemilih perempuan 76 juta. Sedangkan untuk Tempat Pemilihan Suara (TPS) sebanyak 385 ribu di 375 kabupaten/kota.
Selain itu KPU juga menjelaskan tercatat sebanyak 6.768.025 pemilih belum memiliki KTP elektronik. Dengan jumlah laki-laki 3.497.228 dan jumlah perempuan 3.270.797 pemilih.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
