Distribusi Logistik Tanpa Pengawalan, Ini Kata Ketua KPU

RILISID, Bandarlampung — Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menegaskan bahwa dalam distribusi logistik tidak ada kewajiban pengawalan kepolisian. 

"Yang wajib adalah distribusi logistik itu dilaksanakan dengan aman,jenis, jumlah dan kualitas, hingga tiba di tujuan," tegasnya, Jumat (8/2/2019).

Pernyataan Nanang Trenggono itu sekaligus membantah tudingan Bawaslu bahwa sejak mendistribusikan surat suara dari pabrik percetakan tanpa lebih dulu melakukan pemberitahuan.

Baca: Waduh, Distribusi Surat Suara ke Lampung Tanpa Pengawalan

Selain itu Bawaslu juga mendapati distribusi surat suara ke daerah-daerah tidak dengan kawalan aparat berwajib.

"Hasil pengecekan, bahwa KPU tertutup, tidak ekspose ke stakholder, terkait pengadaan distribusi dan kesiapan logistik nya," ungkap Iskardo P Panggar anggota Bawaslu Lampung.

Selain itu, tidak ada jaminan kepastian terkait jadwal pastinya logistik surat suara sampai di daerah.

"Media tau tidak kapan jadwal distribusi surat suara di setiap kabupaten/ kota?, tidak kan? Publickjuga mesti ada jaminan jadwal pastinya," tegasnya.

Padahal, kata Iskardo, sesuai prosedurnya yang sudah ditetapkan, proses distribusi surat suara dari pusat ke daerah-daerah harus lewat pengawasan Bawaslu dan pengawalan pihak kepolisian.

Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Abdul Kodrat membenarkan bahwa pihaknya hanya saat dilokasi ketika surat suara sampai tujuan, mereka bersama Kepolisian, namun tidak ada pengawalan ketat saat di perjalanan.(*)