Bila Arinal-Nunik Dilantik, Pansus Money Politics 'Masuk Angin'?

RILISID, Bandarlampung — Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengingatkan masyarakat untuk terus mencermati kinerja Pansus Money Politics DPRD Provinsi Lampung. Yusdianto khawatir korporasi besar kembali main mata dengan Pansus.

”Yang terjadi sampai hari ini, tidak ada deadline, kapan pansus memutuskan hasil kerja terkait darurat politik uang itu. Itu sudah sinyal,” kata Yusdianto seperti disitat dari rilislampung.id, Senin (6/8/2018).

Publik, sambung Yusdianto, sangat berharap Pansus mampu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berdampak pada penyelesaian praktik dugaan beli suara secara konkret dan tegas. Karena ini akan menjadi cermin dalam pileg dan pilpres.

”Dan yang terpenting, Pansus harus menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena mereka merupakan lembaga politik yang tidak menyerupai lembaga pengawas pemilu,” imbuhnya.

Nah, jika skenario ini benar-benar terjadi, sambung Yusdianto, korporasi akan memainkan kembali politik uang episode kedua guna memuluskan jalan Arinal-Nunik. Lalu kemana uang itu mengalir?

”Tentu, korporasi tak mau main tanggung. Kalau beli suara saja bisa dilakukan, apalagi cuma menyelesaikan segelintir dewan dan gubernur. Kalau pusat, situasional. Semua tergantung daerah,” tandasnya.

Kondisi-kondisi ini, lanjut dosen yang kini tengah menyelesaikan disertasi S3-nya di Universitas Padjajaran, Bandung itu, bisa dibaca ketika kerja Pansus melemah. ”Maka saya berharap, publik terus mengawal kerja Pansus,” terangnya.  

Pansus diharapkan Yusdianto bekerja di luar kepentingan golongan. Agar hasil yang dicapai benar-benar relevan dengan fakta yang ada.

”Ini dengan catatan darurat politik uang itu dianggap sebagai musibah dalam politik di Lampung. Bukan bekerja untuk kepentingan kelompok, bukan pula persoalan menang kalah,” paparnya.

Ketua Pansus Money Politics DPRD Lampung Ningrum Gumay membenarkan jika Pansus bekerja tak terbatas waktu.