Ayah Cagub Karolin Tuding LSI Denny JA dan Poltracking Lakukan Kejahatan Akademik

RILISID, Pontianak — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Kalimantan Barat, Cornelis menyatakan hasil survei perolehan suara Pilkada Kalbar yang dilakukan oleh dua lembaga survei (LSI Denny JA dan Poltracking) merupakan bentuk kejahatan akademik.

"Dalam konteks Pilkada Gubernur Kalbar, jelas sekali bahwa kedua lembaga survei itu adalah konsultan politik lawan tandingnya maka pengukuran hasil survei pasti bias demi kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga hasilnya jelas merupakan kejahatan akademik," kata Cornelis saat menggelar konferensi pers bersama sejumlah wartawan di kantor DPD PDI Perjuangan Kalbar, Sabtu (30/6/2018). 

Hal itu disampaikannya untuk merespons hasil Survei LSI Denny JA dan Poltracking tentang hasil Pilkada Kalbar, Rabu (27/6), yang akhirnya diklaim sebagai kemenangan hasil akademik, ingin memberitahukan bahwa metode riset survei adalah metode riset yang paling lemah dalam konteks akademik.

"Metode survei baru bisa dikatakan bernilai akademik bila data survei itu diintegrasikan dengan data observasi. 

Dalam konteks Pilkada Kalbar, data observasi itu harus meliputi wilayah keseluruhan Kalbar, bukan hanya segelintir TPS," tuturnya.

Mantan Gubernur Kalbar dua periode itu menjelaskan, ada empat komponen alasan yang menyebabkan metode survei seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Pertama, coverage error yang merujuk pada luasnya respondent yang harus dicakup dalam survei. 

Misalnya, kata dia, Pilkada Gubernur Kalbar ada sekitar 11.500 TPS, namun survei untuk QC hanya mensurvei 350 TPS. "Ini berarti kurang dari 5 persen populasi responden, maka jelas ini tidak bisa diterima secara akademik yang datanya solid," tuturnya.

Kedua, lanjutnya, sampling error yang merujuk pada sistem random sample yang seharus merata, bukan berpusat pada tempat tertentu yang akhirnya tidak mewakili respondent yang luas.

"Pertanyaannya, apakah sistem random sample yang dibuat oleh kedua lembaga survei di atas benar-benar disebar, atau hanya ambil sample pada tempat-tempat tertentu saja. Kalau tidak mewakili semua wilayah dalam sistem randomnya maka data yang dihasilkan itu manipulatif dan tidak bisa diterima secara akademik," paparnya.

Ketiga, nonresponse error yang merujuk pada data tidak dikumpulkan mewakili semua responden yang sedang menjadi objek penelitian. Dari jumlah TPS yang jadi sampling responden sebanyak sekitar 350-an TPS maka jelas error itu terjadi dan tidak bisa diterima secara akademik.