Ayah Cagub Karolin Tuding LSI Denny JA dan Poltracking Lakukan Kejahatan Akademik

"Keempat, measurement error yang merujuk pada motivasi peneliti dalam menafsirkan atau menggiring hasil survei terserah si peneliti. Dalam konteks Pilkada Gubernur Kalbar, jelas sekali bahwa kedua lembaga survei itu adalah konsultan politik lawan tandingnya maka pengukuran hasil survei pasti bias demi kepentingan diri mereka sendiri, sehingga hasilnya jelas merupakan kejahatan akademik," ungkap Cornelis.

Menurutnya, survei kedua lembaga tersebut tidak bernilai akademik, bahkan merujuk pada kejahatan akademik.

"Lihat Survei Research-Stanford university yang ditulis oleh Penny S. Visser, Jon A. Krosnick, dan Paul J. Lavrakas. P, lLalu beberapa juga alasan metode survei tidak dapat dipercaya, bila peneliti dan responden sama-sama melakukan kebohongan," tukas Ayah Cagub Karolin itu. 

Dalam dunia politik, kata Cornelis, itu sering dilakukan. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan dibuat untuk mengarahkan pada maksud yang diinginkan, di mana dalam konteks Pilkada yang disurvei oleh konsultan politik maka jelas hal itu tidak bisa dihindari. 

"Ketiga, adanya bias dari individu, baik yang mensurvei maupun yang disurvei. Konteks Pilkada itu pasti terjadi maka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik," tuturnya. 

Keempat, lanjutnya, inconsistency and high level of error. Peneliti dan sample respondent tidak konsisten dan tingkat errornya sangat tinggi, khususnya dalam konteks wilayah Kalbar yang sangat luas dengan sebagian besar masyarakat di pedalaman maka tingkat manipulatif data sangat-sangat tinggi.

"Sehingga survei Pilkada Kalbar yang dilakukan oleh kedua lembaga survei itu tidak bisa dikategorikan ilmiah dan akademik," kata Cornelis. 

Dia juga mengungkapkan, menurut Nadler, akademik adalah proses di mana kita mengetahui sebuah kebenaran. Tetapi, yang dilakukan oleh survei kedua lembaga LSI dan Poltracking adalah proses untuk membenarkan hipotesis diri sendiri atau membuat benar diri sendiri, dalam hal ini kebenaran pasangan yang mereka usung menang.

Akhirnya klaim yang menyebut bahwa pasangan Sutardmiji-Norsan sudah menang secara akademik adalah klaim yang membajak hak warga Kalbar yang tidak bisa dibenarkan. Warga Kalbar yang dibajak haknya dianggap bodoh dan dianggap tidak mengerti prinsip-prinsip akademik. 

"Itu juga berarti kejahatan kemanusiaan dan beberapa pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada tetap akan diproses dan tindaklanjuti," tutupnya.