Apdesi Beberkan Maraknya Money Politics Pilgub Lampung

RILISID, Bandarlampung — Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Lampung, mengkritik kinerja Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Lampung dan perangkatnya hingga tingkat kecamatan, yang dinilai tidak bekerja untuk mengawasi dugaan maraknya money politics dalam Pilgub Lampung 2018.

Hal ini disampaikan Ketua Apdesi Lampung, Suhardi Buyung saat menghadiri rapat Pansus Money Politics di DPRD Lampung, Selasa (10/7/2018).

“Kedatangan kami dalam rapat ini demi masyarakat Lampung, sebab money politics telah menciderai demokrasi di Lampung,”  ujarnya.

Suryadi menjelaskan banyak terjadi money politics di 15 kabupaten/kota, khususnya di desa-desa.  Pada H-1 pencoblosan atau 26 Juni 2018, banyak warga diberi uang agar memilih salah satu pasangan calon. 

“Tapi kemana Panwaslu dan Panwascam, buat apa ada Panwaslu jika money politics terjadi di depan mata,” ujarnya. 

Untuk itu lanjut dia, Apdesi berharap pansus bisa menghasilkan rekomendasi agar dituntaskan money politics ini dan mengungkap siapa dalang utamanya.

“Kalau pansus yang dibentuk DPRD Lampung tidak ada hasil, maka kami akan bertindak lebih dari ini dengan mengumpulkan massa," ancam dia.

Sementara Yusuf Arsuli, Ketua Apdesi Kabupaten Mesuji meminta kejujuran mengenai money politcs.

"Kita harus malu dengan provinsi lain, sebab di mata mereka demokrasi di Lampung sudah terciderai, sudah jelek lantaran money politics,” ujarnya.

Iwan Rosa, Sekretaris Apdesi Pesawaran mengatakan hal yang sama bahwa banyak juga terjadi money politics di kabupaten ini.