Amir Syamsuddin Yakin Kasus Novel Akan Turunkan Elektabilitas Jokowi

RILISID, Jakarta — Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin, mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang hingga kini masih mangkrak.

Dirinya pun meyakini, kasus Novel itu bisa menurunkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 secara signifikan.

"Novel baswedan ini adalah faktor yang akan menurunkan elektabilitas Jokowi serendah-rendahnya," katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi Selasaan Topic of The Week "Hukum Era Jokowi Mundur dan Zalim?" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan Jokowi sebagai presiden dalam menuntaskan kasus Novel tanpa mencampuri permasalahan hukum. Dirinya menduga, ada ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan dari Jokowi dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut.

"Kemudian presidennya mengatakan, 'biar saja itu proses berjalan. Saya tidak akan mencampuri. Saya tidak biasa mengintervensi'. Ini bukan cara yang patut dilakukan seorang pemimpin tertinggi di negara kita. Ada problematik besar di dalam diri presiden kita," ujarnya.

"Jadi kombinasi dari ini semua berujung pada kemunduran di dalam hukum kita. Kenapa harus tidak mau? Karena tidak berani. Tapi kemudian deklarasikan diri bahwa dia adalah orang yang paling berani. Rusia pun dilawan kalau perlu," lanjut Amir.

Mestinya, ungkap Amir, Jokowi mempunyai political will yang tepat, kemampuan memadai, dan keberanian yang wajar. Bukan justru keberanian yang asal-asalan.

"Keberanian yang berani tetapi seperti kemarin, berani menegur contoh ilustrasi seakan-akan menyebut Rusia. Melupakan bahwa Rusia itu partner strategis Indonesia. Di dunia diplomasi internasional, kita punya hal-hal yang merugikan Indonesia. Yaitu Papua dan Aceh. Rusia selalu berada pada posisi membela Indonesia di forum manapun. Jangan kita sakiti, jangan kita menyinggung perasaan Rusia," tegasnya.

Dia menilai, seorang presiden mestinya mempunyai visi yang jauh dan pengetahuan memadai. Jangan sampai seakan-akan tidak mau tahu dan membiarkan para menterinya di Kabinet Kerja memtuuskan segala-galanya.

"Kita lihat beberapa saat lalu, ketika Ustaz Abu Bakar Baasyir, akhirnya seperti itu adanya. Bahkan melemparkan kembali tanggung jawab itu, sehingga pembantu-pembantunya berbantah-bantahan satu sama lain. Ini bukan suatu pemerintahan yang baik," tandasnya.