Akhirnya, KPU Metro Akui Tak Ada Dana untuk Biayai RDT 2.790 Petugas KPPS-Linmas

RILISID, Metro — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro Nurris Septa Pratama mengakui bahwa lembaganya tidak memiliki dana untuk melaksanakan rapid diagnostic test (RDT) kepada KPPS, Linmas dan petugas penyelenggara pilkada.

Menurut dia, kegiatan tes cepat corona tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan setempat.

"KPU mana ada dana sebesar itu, untuk pelaksanaan rapid test berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kesehatan untuk fasilitasi pelaksanaan rapid test," jelasnya, Minggu (6/12/2020).

Lebih lanjut, Nurris mengakui bahwa pemerintah daerah akan menanggung biaya pelaksanaan rapid test. Ia pun membantah jika KPU berebut mengadakan tes cepat dengan Dinas Kesehatan.

"Tidak ada om yang berebut kegiatan rapid test, mohon maaf jika salah info, harap maklum menjelang hari H padat merayap agenda," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Kota Metro dan KPU setempat saling klaim terkait kegiatan rapid test untuk 2.790 orang penyelenggara pemilu.

Klaim pertama disampaikan Komisioner KPU Kota Metro Yunita Dewi Nurbaya. Menurut dia, lembaganya akan memfasilitasi pelaksanaan rapid test untuk petugas KPPS dan ketertiban TPS setelah ditetapkan sebagai anggota.

"Iya benar mas, yang memfasilitasi terkait rapid test dari KPU. Untuk total seluruh 2.790 orang," klaim Yunita, Selasa (1/12/2020).

Dia mengaku sudah ada data orang-orang yang mengikuti tes cepat corona. Namun, ia menyatakan belum semuanya dirapid.

"Dan hasilnya, maaf, informasi yang dikecualikan.Untuk hasil secara resmi di Dinas kesehatan," ujarnya.