PHK Sepihak Tanpa Pesangon, Mantan Karyawan BRI Lapor ke Disnaker Lampung

Ia berharap dengan mengadukan persoalan ini ke Disnaker, kedepannya dapat dilakukan mediasi dan hak sebagai karyawan yang di PHK dipenuhi. 

"Dengan PHK ini merugikan untuk saya, karena tidak lagi bekerja di BRI dan kesulitan mencari kerja di tempat lain. Karena asumsi buruk soal karyawan yang di PHK," terangnya.

Kuasa Hukum Nurhadi, Gindha Ansori menilai tindakan yang dilakukan oleh BRI telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu karena pihak BRI tidak memenuhi hak dasar dari pekerja/karyawan yang di PHK yakni pesangon. 

“Pesangon merupakan hak dari karyawan dan kewajiban dari perusahaan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Disnaker Lampung Agus Nompitu menyampaikan, pihaknya akan segera menindaklanjuti aduan tersebut. 

"Kita pelajari dulu laporan dari saudara Nurhadi. Setelah itu akan kita undang pihak BRI untuk kita mintai keterangan. Selanjutnya kita undang kedua belah pihak untuk dicarikan solusinya," katanya.

Saat ditanya perihal pesangon yang tidak dibayarkan, Agus Nompitu menyebut setiap perusahaan wajib memberikan kepada karyawan yang di PHK. 

Agus menyampaikan usai dilakukan mediasi pihaknya akan meminta BRI untuk melunasi kewajibannya membayarkan pesangon. (*)