Pemkab Pesawaran Komitmen Lawan Stunting, Antonius: Sinergi Jadi Kunci!

RILISID, Pesawaran — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran berkomitmen dalam penanganan stunting di Bumi Andan Jejama.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Balai Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Jumat (19/9/2025).

Menurut Antonius, penanganan stunting menjadi agenda penting dalam merumuskan strategi konkret pencegahan dan penurunan secara terintegrasi.

Anton menegaskan, dalam penanganan stunting perlu melakukan empat aksi, yaitu melakukan deteksi dini, intervensi pemerintah, evaluasi dan mencari solusi.

"Perlu sinergitas multisektor, baik itu OPD, Puskesmas, Pemerintah Desa, hingga seluruh elemen masyarakat dalam menyatukan langkah, memastikan intervensi penanganan stunting tepat sasaran, serta menghasilkan rencana aksi yang konkret," ujar Antonius.

Orang nomor dua di Pesawaran ini menyampaikan, keterlibatan Puskesmas, bidan desa, hingga kader posyandu dinilai sangat krusial dalam menelusuri dan menangani kasus balita berisiko stunting seperti balita dengan berat badan stagnan, gizi buruk, TBC kronis, atau gangguan metabolisme.

"Setelah melakukan deteksi dini, Pemerintah Daerah akan melakukan intervensi dengan membangun MCK dan melakukan pelatihan serta edukasi ke masyarakat di semua daerah melalui KUPT, Camat hingga Pemerintah Desa terkait penanganan stunting," imbuh Anton.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran Adhytia Hidayat menjelaskan, prevalensi stunting di Pesawaran pada 2024 tercatat di angka 15,5 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang berada di angka 15,9 persen.

"Pemkab menargetkan angka stunting turun menjadi 12,2 persen pada 2026 dan target tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung yang menargetkan prevalensi 10,36 persen pada 2030," kata Adhytia.

Selain itu, Kepala Dinas P3AP2KB, Maisuri menambahkan, Pemkab telah membentuk TPPS yang bertugas mengintegrasikan berbagai intervensi berdasarkan SK Bupati.