Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi, Pemerintah Pusat Minta Daerah Jaga Stabilitas Harga dan Pastikan Kelancaran Distribusi Barang

Rimadani Eka Mareta

Rimadani Eka Mareta

Bandarlampung

8 Desember 2025 14:56 WIB
Pemerintahan | Rilis ID
Foto Diskominfo Provinsi Lampung
Rilis ID
Foto Diskominfo Provinsi Lampung

RILISID, Bandarlampung — Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Bani Ispriyanto mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (8/12/2025). 

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mengintensifkan pemantauan harga harian dan memastikan kelancaran distribusi barang. 

Secara khusus, Sekjen Kemendagri mengimbau daerah agar memberi perhatian pada kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit dan cabai merah di beberapa daerah. 

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan inflasi nasional pada november 2025 (y-t-d) berada di angka 2,27 persen. 

Secara umum, komoditas yang menyumbang andil terbesar pada inflasi november 2025 (y-t-d) adalah emas perhiasan, cabai merah, beras, sigaret kretek mesin dan daging ayam ras. 

Pudji Ismartini secara khusus mengungkapkan data historis bahwa dua bulan terakhir menjelang akhir tahun selalu terjadi inflasi. Adapun beberapa komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasinya yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan, angkutan udara. 

Selain pengendalian inflasi, didalam Rakor juga dibahas terkait inventarisasi kondisi jembatan pejalan kaki di seluruh daerah di Indonesia. Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah agar segera melakukan pendataan kebutuhan jembatan dan melaporkannya ke Kemendagri. 

Inventarisasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI yang menyoroti pentingnya keselamatan warga dan aksesibilitas layanan publik. Fokus utama dari pendataan ini adalah jembatan-jembatan yang menjadi akses utama anak-anak menuju satuan pendidikan (sekolah) dan sarana publik lainnya. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin pemerataan pembangunan dan keselamatan masyarakat, memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolir atau siswa yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai untuk bersekolah. (*).

Menampilkan halaman 1 dari 1

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: Rimadani Eka Mareta
Tag :

Rakor inflasi

pemprov Lampung

pemerintah pusat

sekjen kemendagri

tomsi Thohir

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya