Obligasi dan Sukuk Daerah Jadi Solusi Akselerasi Pembangunan Lampung

Hal serupa terjadi pada komoditas kopi Lampung. Menurutnya, petani hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah, sementara proses hilirisasi dan nilai tambah dinikmati daerah lain.

“Kopi Lampung dipetik petani Lampung, dijual dalam bentuk biji mentah ke luar daerah, lalu masyarakat Lampung membeli kembali kopi olahan dari luar. Ini yang harus kita ubah melalui hilirisasi,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi besar dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp520 triliun pada 2025 dan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera. Namun kemampuan fiskal pemerintah daerah masih terbatas.

Total akumulasi APBN, APBD provinsi, kabupaten/kota hingga APBDes di Lampung, kata dia, hanya sekitar Rp32 triliun atau kurang dari 8 persen dari total perputaran ekonomi daerah dan sebagian besar terserap untuk belanja pegawai.

“Pemerintah harus tetap bergerak meskipun anggaran terbatas. Karena itu, kita membutuhkan instrumen pembiayaan yang inovatif seperti obligasi dan sukuk daerah,” katanya.

Menurutnya, obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi solusi memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, terutama untuk mendukung proyek-proyek strategis berbasis hilirisasi dan pengelolaan sumber daya daerah.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku pasar keuangan, investor, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, profesional, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan sosialisasi penerbitan obligasi dan sukuk daerah merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Ia berharap wilayah Sumatera Bagian Selatan dapat menjadi pionir atau proyek percontohan penerbitan obligasi maupun sukuk daerah di Indonesia.