Rencana Pemkab Lampura Pinjam Duit Rp150 Miliar ke PT SMI, Ini Penjelasan Ketua Tim Pemenangan Hamartoni-Romli

Ia menyinggung munculnya respons di media sosial, termasuk seruan aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2026 di kantor DPRD Lampura sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pinjaman daerah tersebut.

Menurut dia, situasi itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan Hamartoni-Romli di tengah upaya percepatan pembangunan daerah.

Suwardi menegaskan pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah.

Jalan yang baik, kata dia, akan memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses investasi, memperkuat pelaku UMKM, hingga meningkatkan konektivitas wilayah terpencil dan kawasan wisata.

"Pembangunan jalan itu investasi jangka panjang. Ketika konektivitas membaik, ekonomi masyarakat ikut bergerak," tegas Suwardi.

Karena itu, ia meminta DPRD Lampura mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah selama mekanisme pembiayaan dilakukan secara terukur, transparan, dan sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan publik.

Polemik pinjaman daerah ini menjadi salah satu isu strategis yang menyita perhatian masyarakat Lampura.

Sejumlah fraksi di DPRD pun memiliki sikap berbeda terkait rencana tersebut.

Fraksi Gerindra dan Demokrat menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pinjaman dan meminta pimpinan DPRD mengkaji ulang langkah pemerintah daerah.

Sementara Fraksi Golkar mengusulkan agar nilai pinjaman dibatasi maksimal Rp80 miliar.