Rencana Pemkab Lampura Pinjam Duit Rp150 Miliar ke PT SMI, Ini Penjelasan Ketua Tim Pemenangan Hamartoni-Romli

RILISID, Lampung Utara — Rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus memantik dinamika politik di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Di tengah perbedaan sikap antar fraksi, mantan Ketua Tim Transisi sekaligus Ketua Tim Pemenangan Hamartoni-Romli, Dr. Suwardi, meminta agar persoalan tersebut tidak digiring menjadi konsumsi publik yang berlebihan.

Suwardi menyoroti sikap salah satu fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Hamartoni-Romli, menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap rencana pinjaman tersebut.

Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya dibahas terlebih dahulu secara internal bersama pemerintah daerah agar tidak memunculkan persepsi liar di tengah masyarakat.

"Sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, mestinya persoalan strategis seperti ini dibahas secara internal terlebih dahulu. Kajian harus dilakukan bersama agar arah penggunaan pinjaman benar-benar jelas dan berpihak pada pembangunan," ujar Suwardi dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) itu menilai kondisi fiskal Lampura yang masih terbatas membuat pemerintah daerah sulit mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuntaskan persoalan infrastruktur, terutama kerusakan jalan kabupaten yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pembenahan infrastruktur jalan bahkan jauh lebih besar dibanding nilai pinjaman yang direncanakan.

Ia menyebut angka Rp150 miliar pun belum cukup untuk memperbaiki seluruh ruas jalan rusak di Lampura.

"Kalau hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah saat ini, mungkin hanya sebagian kecil jalan yang bisa diperbaiki. Padahal masyarakat membutuhkan akses jalan yang layak karena itu menyangkut aktivitas ekonomi sehari-hari," imbuhnya.

Di sisi lain, Suwardi mengingatkan polemik yang berkembang di ruang publik berpotensi memicu kegaduhan politik yang tidak produktif.