Dana Transfer Daerah Dipotong, DPRD Minta Pemkot Balam Cari Sumber Pendapatan Baru

RILISID, Kota Bandar Lampung — Pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memangkas dana transfer ke daerah (TKD) cukup drastis.

Pada 2025, anggaran TKD sebesar Rp919,9 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2026 anggaran TKD diturunkan menjadi Rp693 triliun.

Dengan pemangkasan anggaran TKD tersebut, sejumlah gubernur meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya agar tidak memangkas TKD karena banyak daerah bergantung pada dana pusat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung (Balam) menilai, dipangkas atau tidaknya anggaran TKD harus menjadi momentum untuk mencari sumber pendapatan lain bagi Pemerintah Kota.

“Ini momentum yang baik di Kota Balam untuk mencari sumber pendapatan baru tanpa membebankan kepada masyarakat,” ujar Wiyadi saat dimintai keterangan di kantor DPRD setempat, Rabu (8/10/2025).

Menurut Ketua DPRD Kota Balam periode 2019–2024 itu, upaya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak serta-merta diikuti oleh kenaikan pajak.

“Harus ada diversifikasi (beberapa sumber) pendapatan seperti apa. Kita harus berikan kemudahan orang dalam berinvestasi, ketika itu ada maka akan ada retribusi pajak masuk,” jelasnya.

Selain itu kata Wiyadi, perlu dilakukan penghematan dan efisiensi anggaran yang oleh Pemerintah Kota Balam.

“Kita lihat serapan anggaran di Kota Balam dari tahun lalu tidak ada serapan anggaran di atas 90 persen. Artinya, ada item kegiatan yang perlu dilakukan efisiensi,” katanya.

Terutama, lanjut Wiyadi, kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan upaya peningkatan ekonomi di Kota Balam.